Cyber Crime

Cyber Crime : Kasus Penyadapan Australia Terhadap Indonesia

Hubungan yang semakin memanas antara Indonesia dengan Australia banyak melahirkan spekulasi diantara pengamat-pengamat mengenai alasan kuat Australia menyadap beberapa pejabat penting Indonesia. Walaupun Australia sudah berencana untuk menghentikan kegiatan penyadapannya di Indonesia, namun bukan berarti kita harus berhenti menelusuri alasan dan apa saja data yang sudah dipegang pihak Australia.

Isu penyadapan muncul setelah sebuah dokumen yang dibocorkan Edward Snowden diterbitkan oleh media Australia, ABC dan Guardian. Intelijen Australia menyadap telepon seluler milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri. Ternyata hal itu bukan sekadar isu. Memang benar intelijen Australia menyadap Presiden dan beberapa menteri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan rasa kecewanya atas tindakan Pemerintah Australia yang melakukan penyadapan terhadap dirinya. Ia menilai tindakan itu menyakitkan.

Melalui akun @SBYudhoyono, yang merupakan akun pribadinya di jejaring sosial twitter, Presiden SBY menuliskan jika Pemerintah Indonesia akan meninjau kembali kerjasama bilateral dengan Pemerintah Australia. Menurutnya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah AS dan Australia sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, terlebih AS dan Australia sama-sama negara yang menganut azas demokrasi. "Saya juga menyayangkan pernyataan PM Australia yang menganggap remeh penyadapan terhadap Indonesia, tanpa rasa bersalah. *SBY*," katanya.

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, kemungkinan besar Australia menyadap Indonesia dikarenakan Australia merupakan Satpam penjaga kepentingan Amerika Serikat di Asia Pasifik.  Oleh karena itu menurut Bambang, walau Australia sudah berencana menghentikan penyadapan, Indonesia tidak boleh begitu saja percaya. Sudah bukan rahasia lagi kalau Amerika Serikat dan sekutunya tidak pernah berhenti memata-matai teman sendiri atau negara lain yang berseberangan dengan Amerika. Wikileaks pun jauh hari sudah melaporkan hal ini.

Menurut Bambang, jika Australia saat ini memang akan berhenti menyadap Indonesia, bukan tidak mungkin kalau di waktu yang akan datang, di saat keadaan sudah tenang dan orang-orang sudah melupakan hal ini, Australia akan kembali menyadap Indonesia. Kalau mau menarik benang merah antara hubungan Australia dengan Amerika Serikat terhadap kasus penyadapan di Indonesia, Australia sebetulnya selalu menaruh curiga terhadap sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia. Dan Amerika Serikat pun yang alergi terhadap tindakan terorisme, menganggap Indonesia merupakan negara yang harus diwaspadai gerak-geriknya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak kasus terorisme besar yang terjadi di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Bambang, Amerika Serikat akan terus meminta Australia untuk mengawasi Indonesia di masa yang akan datang. Australia pun pasti tidak akan keberatan kalau mendapat perintah dari Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, terbongkarnya penyadapan yang dilakukan Australia berawal dari dokumen rahasia yang dibocorkan whistblower asal Amerika Serikat, Edward Snowden, yang dipublikasikan oleh Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian. Kedua media tersebut menyebutkan kalau presiden SBY dan sembilan orang yang berada di lingkaran SBY menjadi target penyadapan Australia. Ibu negara, Ani Yudhoyono pun menjadi target Australia.

Dari dokumen-dokumen yang ada, pihak intelijen Australia melacak kegiatan Presiden SBY melalu telepon genggamnya selama 15 hari pada 2009, dimana saat itu Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia. Dilansir ABC, salah satu dokumen tersebut berjudulkan ‘3G Impact and Update”. Dilihat dari halaman per halaman, intelijen Australia sepertinya sedang mengikuti peluncuran teknologi 3G di Indonesia dan Asia Tenggara. Beberapa opsi penyadapan didaftarkan dan dibuat untuk memilih salah satu darinya kemudian menerapkannya ke sebuah target, dalam hal ini pemimpin Indonesia.

Alasan Australia Melakukan Penyadapan

Untuk alasan kenapa Australia juga menjadikan Ibu Ani sebagai target penyadapan, pengamat intelijen, Wawan Purwanto mengatakan kalau Australia menyadap Ibu Ani lantaran kepentingan politik 2014. Jadi, lanjut Wawan, penyadapan kepada Ibu Ani juga telah diketahui jauh-jauh hari oleh BIN. Tetapi BIN tentunya tidak bakal membuka ke ruang publik dan BIN melakukan langkah-langkah tertentu sebagai antisipasi.

Berdasarkan laporan, penyadapan ditujukan kepada Presiden SBY, Ibu Ani, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Juru Bicara Presiden Dino Pati Djalal, dan Andi Malarangeng. Selain nama-nama di atas, beberapa menteri saat itu juga menjadi target penyadapan, seperti Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Jalil pun tidak luput dari target penyadapan.

Pejabat RI yang Disadap Australia

Seperti diberitakan Australian Broadcasting Corporation (ABC), dugaan penyadapan itu dibocorkan mantan karyawan Badan Keamanan Nasional AS, Edward Snowden. Informasi tersebut berada dalam dokumen yang berjudul “3G Impact and Update”. Dalam dokumen tersebut terdapat sepuluh nama pejabat Indonesia lengkap dengan tipe ponselnya masing-masing. Selain Presiden SBY, nama Ibu Negara Ani Yudhoyono juga termasuk salah satu yang disadap Australia. Baca juga: Ratusan Website Australia Diserang Hacker Indonesia. Menurut informasi yang dihimpun, penyadapan tersebut dilakukan pada tahun 2009. Berikut daftar 10 pejabat dan juga tipe ponselnya yang disadap Australia, seperti dilansir oleh ABC dari Snowden:

1.             Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Nokia E90-1

2.             Kristiani Herawati (Ani Yudhoyono) – Nokia E90-1

3.             Hatta Rajasa (saat itu, Menteri Sekretaris Negara) – Nokia E90-1

4.             Sri Mulyani Indrawati (saat itu, Pelaksana Tugas Menko Prekonomian) – Nokia E90-1

5.             Sofyan Djalil (saat itu, Menteri BUMN) – Nokia E90-1

6.             Andi Mallarangeng (saat itu, Juru Bicara Presiden urusan dalam negeri) – Nokia E71-1

7.             Widodo Adi Sucipto (saat itu, Menkopolhukam) – Nokia E66-1

8.             Dino Pati Djalal (saat itu, Juru Bicara Presiden urusan luar negeri) – BlackBerry Bold (9000)

9.             Wakil Presiden Boediono – BlackBerry Bold (9000)

10.         Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla – Samsung SGH-Z370

Cara Australia menyadap Indonesia

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar Tantowi Yahya menduga alat intersepsi (penyadapan) oleh Pemerintah Australia masuk ke Indonesia berbarengan dengan bantuan peralatan komunikasi yang datang dari Australia ke Indonesia di masa lalu. "Pada 2001, Polri, Densus 88 menerima bantuan dari Australia berupa alat intersepsi. Patut diduga masuknya penyadapan itu dari peralatan yang diterima polisi itu," ujar Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Jadi, kata Tantowi,  peralatan tersebut kemungkinan sudah dibuat terkoneksi dengan sistem di Australia. “Patut diduga salah satu sumber kebocoran dari situ," ujarnya. Lebih lanjut Tantowi mengatakan, Fraksi Golkar akan bertindak tegas menyikapi persoalan penyadapan tersebut. "Maka saya bersama (Kelompok Fraksi) Golkar mengharapkan pada polisi, khususnya Densus, untuk menghentikan penggunakan dari alat intersepsi," kata dia. Menurutnya, Indonesia perlu menarik Duta Besar RI di Australia. Hal itu dinilai sudah cukup tegas. Pasalnya, Pemerintah Australia juga enggan meminta maaf atas kabar penyadapan ini. "Sikap tegas sudah jelas, kita menarik Kedubes Indonesia di Australia. Kita mengharapkan bahwa penarikan itu tidak hanya sekadar untuk konsultasi, namun penarikan secara permanen sampai dengan ada klarifikasi dan permohonan maaf dari Pemerintah Australia," ujarnya.

Tantowi menuturkan, Pemerintah Australia telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. "Apalagi, tiba-tiba ada statement dari otoritas tertinggi Australia yang sangat tidak bersahabat. Menurut saya, ini mengganggu nilai-nilai yang sudah terbina selama ini. Mengganggu rasa percaya Indonesia kepada Australia," kata Juru Bicara Partai Golkar ini.

Tanggapan Publik Australia atas Penyadapan Para Petinggi RI

Ternyata isu pemanggilan pulang duta besar Indonesia  untuk Australia mendapat tanggapan serius dari masyarakat Australia. Koran The Sidney Morning Herald bahkan merating isu ini sebagai berita yang dikategorikan most popular bersanding dengan berita terkait ” spyng skandal SBY to Tweter  to hit out at Tony abbot” . Dalam ulasannya, “Indonesian Recal Its Ambassador”  koran itu secara lugas membahas dan menjelaskan kronologi serta korban penyadapan para petinggi kita. Tony Abbot menegaskan secara gamblang bahwa apa yang dilakukannya sudah betul.

Pernyataan PM Australia sedikit pun tidak merasa bersalah atas penyadapan yang dilakukannya terhadap para petinggi kita. PM Tonny Abbot malahan mengeluarkan statement arogan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebagai bentuk proteksi terhadap Australia. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah melindungi dari apa? Bukankah secara logika semua juga paham penyadapan ilegal yang dilakukan Australia kepada presiden kita adalah dikategorikan sebagai ” mencuri informasi secara licik”? Artinya sekian lama Australia mengambil semua informasi dan mencuri dengar semua percakapan penting maupun tidak penting  presiden kita yang bukan urusan dan haknya.

Masyarakat Australia sendiri  melalui poling yang dilakukan oleh 59 persen responden yang membaca berita itu memilih tidak setuju dengan tindakan pemerintah Australia  dan setuju jika pemerintah Australia meminta maaf kepada Indonesia. Meskipun tidak mewakili pandangan semua masyarakat Australia namun poling yang dilakukan oleh surat kabar ini,menunjukan bahwa  responden menentang apa yang dilakukan sang perdana menteri.

Tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penyadapan Australia

Setelah dikritik berbagai pihak lantaran hanya berkomentar di Twitter soal kasus penyadapan intelijen Australia terhadap telepon selular pribadinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya menyatakan pernyataan resmi. SBY menegaskan Ia akan mengirim surat resmi kepada Pemerintah Australia mengenai penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden, Ibu Negara, dan sejumlah pejabat pemerintah.

Hal itu disampaikan Presiden SBY dalam jumpa pers di kantor kepresidenan, Rabu (20/11/2013). “Saya ingin minta penjelasan resmi atas penyadapan itu,” tegas SBY. Permintaan penjelasan itu akan disampaikan SBY melalui surat.”Saya akan mengrim surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk meminta permintaan sikap resmi dari Australia dan melihat apa yang bisa kita lakukan nanti.” lanjut SBY. Hal itu disampaikan SBY karena hingga kini pemerintah Australia belum juga menyampaikan pernyataan resmi kepada Indonesia. Bahkan, Perdana Menteri Australia Tony Abbott, pada Selasa (19/11/2013), malah menyatakan tidak akan meminta maaf kepada Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Abbott saat berpidato di depan parlemen Australia. Presiden SBY mempertanyakan mengapa Australia harus menyadap kawan, bukan lawan. ”Saya tidak paham kenapa itu harus terjadi. Kenapa itu dilakukan Australia kepada Indonesia. Saya ingin minta penjelasan resmi dari pemerintah Australia atas penyadapan itu,” tandas SBY.

Menurut presiden, tindakan penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia merupakan pelanggaran hukum internasional dan juga menabrak hak azasi manusia (HAM). “Penyadapan yang dilakukan Australia sulit dimengerti. Saya sulit untuk memahaminya mengapa itu harus dilakukan. Sebab, sekarang ini bukan era perang dingin yang harus harus saling mengintai dan saling menyadap,” tegas Kepala Negara.

Terkait insiden penyadapan tersebut, Presiden SBY menegaskan, Indonesia akan membekukan sementara kerja sama dengan Australia dalam hal pelatihan perang. Pembekuan kerja sama latihan perang ini dilakukan baik untuk udara, darat dan laut. “Saya juga meminta dihentikan latihan-latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia baik angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara maupun sifatnya yang gabungan,” tegas Presiden SBY.

Sebelumnya, latihan militer bersama antara Australia dan Indonesia sempat dilakukan pada Selasa (19/11/2013). Latihan ini melibatkan jet-jet tempur kedua negara ini, di Darwin, Northern Territory. Ada sekitar 200 prajurit dari Indonesia dan Australia ambil bagian dalam latihan itu. Latihan itu memiliki sandi Elang AusIndo. Presiden SBY mengatakan, tidak ada jaminan bahwa latihan perang ini tidak disadap juga. Sehingga untuk menunggu ada penjelasan yang resmi dari Australia, bentuk latihan-latihan seperti ini dihentikan sementara. “Tidak mungkin kita melanjutkan semuanya itu kalau kita yakin tidak ada penyadapan terhadap tentara Indonesia, pada kita yang mengemban tugas negara. Saya kira jelas dan logis,” tegas SBY.

Selain itu, berbagai kerja sama juga turut dihentikan. Termasuk pertukaran informasi dan intelijen yang sudah terjalin lama antara Indonesia dan Australia. “yang jelas untuk sementara, saya minta dihentikan dulu kerja sama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelijen,” kata SBY.

DPR RI menilai sikap pemerintah Indonesia terhadap Australia yang disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah tegas. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai sikap pemerintah Indonesia sudah tegas. “Wajar reaksi Presiden menghentikan sebagian kerjasama sektor keamanan pertahanan dengan Australia,” kata Mahfudz, Rabu (20/11/2013).

Selain kerjasama di bidang militer, Presiden SBY juga menegaskan akan mengatur ulang kerjasama terkait people smuggling atau pencari suaka. Banyak imigran gelap atau pencari suaka dari negara lain yang masuk ke Australia melalui Indonesia. Kerjasama ini juga kini dihentikan sementara. Mahfudz mendukung langkah ini. Bagi dia, memang harus ditinjau ulang. “Persoalan kerjasama tentang people smuggling juga penting untuk direview,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Terkait insiden penyadapan ini, Indonesia sudah memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Najib Riphat Kesuma. Duber RI untuk Australia akan terus berada di Indonesia sampai dengan pemerintah negeri kangguru itu memberikan sikap dan penjelasan terkait penyadapan Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya.

Menurut Najib, ia akan tetap berada di Indonesia selagi pemerintah Australia tidak menanggapi serius sikap Indonesia dengan memberikan penjelasan mengenai penyadapan, dirinya akan kembali ke Canbera. “Ini kan tergantung kepada bagaimana respon dari pemerintah Australia. Jadi kita lihat nanti,’” ujar Najib di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11/2013).